Utang Indonesia Turun di Awal 2024, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2024 turun dibandingkan dengan posisi utang pada triwulan IV-2023.

Adapun pada triwulan I 2024 tercatat sebesar USD 403,9 miliar, sedangkan triwulan IV 2023 yang sebesar USD 408,5 miliar.

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen (yoy), setelah tumbuh 3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu.

• Kabar Terkini Utang Indonesia, Meningkat Lagi, Untuk Apa?

Erwin menuturkan utang Indonesia dari sisi pemerintah pada triwulan I-2024 mencapai -USD 192,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD 196,6 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 5,4 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

• Utang Indonesia Naik 2,7 Persen, Sebegini Nilainya

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3 persen); jasa pendidikan (16,9 persen); konstruksi (13,7 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.