Saleh Menilai Sikap Muhammadiyah soal Izin Tambang Bukan Penolakan, tetapi Kehati-hatian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai sikap PP Muhammadiyah merespons kebijakan pemerintah memberikan wilayah izn usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan, bukan bentuk penolakan, tetapi kehati-hatian.

Dia mengatakan itu merespons pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang mengatakan organisasinya tidak akan tergesa-gesa menanggapi tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Saleh pun berharap semua pihak menghormati prinsip kehati-hatian Muhammadiyah terkait izin konsesi tambang tersebut.

• Pesan Muhammadiyah soal Pengelolaan Tambang: Harus Berkesinambungan

Menurut dia, prinsip kehati-hatian itu adalah karakter original Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha. Dengan begitu, seluruh amal usaha yang dikelola diharapkan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan persyarikatan.

"Kalaupun hati-hati, itu bukan berarti menolak. Bisa jadi, Muhammadiyah masih mempelajari. Melihat dan mengukur maslahatnya bagi persyarikatan dan umat. Kalau kemaslahatannya besar, saya yakin Muhammadiyah pasti akan menerima izin konsesi tersebut," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Rabu (12/6).

Seiring dengan itu, dia berharap pemerintah dapat menjelaskan lebih khusus soal PP No. 25/2024 yang mengatur tentang konsesi tambang bagi ormas keagamaan tersebut.

• PMKRI Yogyakarta Kritik Rezim Jokowi yang Bagi-Bagi Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Paling tidak, kata Saleh, pemerintah secara proaktif membuka pintu dialog dan diskusi dengan ormas yang dinilai berhak. Semua dapat dipaparkan secara terbuka, transparan, dan independen dari kepentingan apa pun.

"Kalau saya ditanya, sebagai kader Muhammadiyah, saya berharap izin konsesi itu diambil dulu oleh Muhammadiyah. Kalau dinilai perlu aturan khusus, silahkan didiskusikan dengan pemerintah. Yang penting, ambil dan tangkap dulu inisiatif baik pemerintah ini," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.